Back
Mengubah Paradigma Kolonial Dalam Pengelolaan Hutan
Author Susi
Wednesday, Jul 4, 2018 3:32 pm
Mengubah Paradigma Kolonial Dalam Pengelolaan Hutan

Oleh :Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri (Ketua Dewan Pembina PKBSI)


Media massa, baik cetak maupun elektronik, menaruh perhatian yang kian serius terhadap kekhawatiran dunia atas krisis lingkungan hidup, khususnya di negara-negara berhutan dengan tropis yang menjadi “paru-paru dunia” termasuk Indonesia. Dengan 180 juta hektar hutan tropis yang kaya akan berbagai spesies kehidupan liar dan beragam tipe ekosistem, Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar oksigen dunia.

Secara nasional, kekayaan sumber daya hutan Indonesia merupakan berkah kosmik yang patut disyukuri. Potensi hutan Indonesia telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional antara lain bagi peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah serta pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hakikat fungsi hutan sebagai salah satu sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan manusia memiliki dampak yang tidak hanya bersifat lokal dan regional, melainkan turut menjadi penentu keberlangsungan hidup dan iklim global.


Bagimana Respons Kita?

Rujukan bagi Bangsa Indonesia dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adalah UUD 1945 Pasal 33, khususnya Ayat (3) yang berbunyi: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kamakmuran rakyat.” Untuk itu kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang kehutanan atau pengelolaan dan pemanfaatan hutan pun harus menjiwai dan sejalan dengan bunyi pasal/ayat di atas serta berorientasi pada kepentingan nasional. Prinsip dasarnya adalah sumber daya alam harus dimanfaatkan secara rasional, proporsional untuk kepentingan pembangunan bangsa secara utuh-integral dan berkeadilan; memperhatikan aspek kelestarian agar distribusi manfaat sumber daya hutan dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga dinikmati antar generasi secara berkesinambungan.

Secara historis, pada masa lampau ada Deklarasi Kaliurang pada tahun 1966 yang menguatkan substansi tersebut dengan mengutamakan asas pemanfaatan sumber daya hutan yang berkesinambungan dan asas hak generasi sekarang dan generasi mendatang untuk menikmati sumber daya hutan Indonesia. Aspek substansial-strategis ini kemudian ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan 1967 bahwa pengelolaan hutan mesti diterapkan berdasarkan semangat ”multiple use” dan “sustained yield”, sesuai amanat konstitusi.

Di sisi lain, meskipun amanat konstitusional terkait pengelolaan hutan terdengar sangat positif – yakni ”bagi kemakmuran rakyat” – namun secara realistis banyak catatan negatif yang perlu disikapi secara serius. Pengelolaan sumber daya hutan oleh Pemerintah Indonesia sejak zaman Orde Baru sampai dengan sekarang pada prakteknya adalah eksploitasi hutan yang hanya menguntungkan beberapa kelompok bahkan perorangan elite pejabat dan pengusaha. Kegiatan ini terus berlangsung dan cenderung tanpa kendali sehingga menimbulkan kerusakan hutan dan ekosistem yang sangat luas.

Indonesia dikaruniai keanekaragaman hayati yang luar biasa lebarnya, sehingga World Conservation Monitoring Committee menetapkan Indonesia sebagai negara “Mega Biodiversity Country” ke-2 setelah Brazil. Kekayaan tersebut antara lain meliputi: 180 juta hektar, dengan jutaan jenis tumbuhan serta aneka ragam mineral yang terkandung di dalamnya. Kita juga dikaruniai anekaragam flora-fauna yang antara lain terdiri dari 10% tumbuhan berbunga, 12% mamalia, 17% unggas, 16% reptilia, 35% ikan, semuanya dari spesies yang ada di dunia.

Namun sayangnya Indonesia juga merupakan negara teratas dalam kepunahan flora-fauna yang dimilikinya. Menurut Red Data Book dari Union for Conservation of Nature yang terbit setiap 2 tahun, jumlah flora-fauna Indonesia yang terancam punah adalah 128 jenis mamalia, 104 jenis burung, 60 jenis ikan dan 590 jenis tanaman. Sungguh ironis, kalau Jalak Bali di habitat aslinya sudah punah namun Jepang yang awalnya meminta bibit dari Indonesia memiliki populasi yang amat besar, sehingga untuk keperluan kebun binatang bahkan pengembang-biakannya kembali di Bali, kita harus meminta bibit dari Jepang. Philipina telah berhasil mengembang-biakkan burung kakatua Indonesia dengan populasi yang besar sehingga mampu mengirimkannya ke beberapa negara, populasi komodo pun kini lebih tinggi di Australia ketimbang di habitat aslinya.

Dalam hal kerusakan hutan, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kecepatan pengurangan luas hutan yang terbesar di dunia. Laporan Green Peace menyebutkan laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia mencapai angka 2,4 juta hektar per tahun. Kementerian Kehutanan mengemukakan data: 21 persen hektar hutan kita telah musnah karena dijarah total, 25 persen rusak akibat HPH (Hak Penguasaan Hutan), jutaan hektar lainnya beralih fungsi menjadi perkebunan, pertambangan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Sehingga hutan yang masih tersisa sebagai hutan primer (virgin forest), terbebas dari deforestasi hanya tinggal 23 persen saja.

Lebih rinci Kementerian Kehutanan menyampaikan peta laju pengurangan luas hutan tersebut sebagai berikut:di Pulau Sumatera mencapai 2 % per tahun, di Pulau Jawa mencapai 0,42 % per tahun, di Pulau Kalimantan mencapai 0,94 % per tahun, di Pulau Sulawesi mencapai 1 % per tahun dan di Papua mencapai 0,7 % per tahun. Sehingga tidak heran kalau kayu hitam yang kuat bagai besi, kayu sungkai yang uratnya indah-cantik, kayu cendana dan gaharu yang harum serta berbagai jenis kayu lainnya yang khas Indonesia di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara dan Papua sudah punah/mendekati kepunahan.

Realitas di atas menggambarkan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia masih jauh dari ketentuan sebagaimana diamanatkan konstitusi maupun kaidah internasional. Kendati pada tataran konsepsi, setiap era pemerintahan selalu memiliki kebijakan yang ideal-konstitusional, namun pada tataran implementasinya justru terjadi sebaliknya, yaitu maraknya pelanggaran mendasar yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah sendiri, yang seharusnya menjadi pelindung dan pengawal kelestarian hutan. Sehingga realitas yang muncul dari tahun ke tahun adalah akselerasi kerusakan hutan tropis Indonesia, sudah tentu pula diikuti dengan penyusutan kekayaan yang terkandung didalamnya. Dampaknya secara nasional adalah meningkatnya kemiskinan dan penderitaan rakyat akibat banjir di musim hujan, kekeringan yang parah di musim kemarau dan tanah longsor.

Bahkan lebih jauh dari itu terjadi pula peningkatan konflik antara manusia dengan satwa liar terutama gajah, harimau dan badak yang kehilangan habitat akibat kerusakan lingkungan, serta peningkatan jumlah penduduk pencari nafkah disekitar habitat satwa liar tersebut. Korban yang timbul pun tidak sedikit, baik pada satwa liar maupun manusianya sendiri. Menurut catatan World Wide Fund (WWF) – Indonesia, selama tahun 2001-2010 lebih dari 200 ekor gajah terbunuh akibat konflik dengan manusia. Data lain yang dicatat World Conservation Society (WCS), dalam kurun waktu yang hampir sama telah terjadi 563 kali konflik antara manusia dengan harimau di Sumatera, yang menelan korban manusia 57 orang meninggal dan 81 orang mengalami luka. Di sisi lain, terdapat 50 ekor harimau mati dan 22 ekor ditangkap, serta ratusan ternak peliharaan dimangsa harimau. Angka ini belum termasuk kasus kematian harimau yang tidak dilaporkan akibat diburu, dijerat dan diracun yang diduga jumlahnya jauh lebih besar.

Penyimpangan dalam praktek pengelolaan hutan tropis nasional yang mengandung nilai- luhur (sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain), ini sudah berlangsung cukup lama. Pada era Orde Baru umumnya didominasi oleh elitpemerintahan atau elite politik dalam rangka bagi-bagi rejeki/dolar yang mengalir dari hutan. Hutan dikapling-kapling untuk kesejahteraan para elite pusat maupun daerah. Penyimpangan menjadi lebih jauh dan lebih parah ketika para elite atau kelompok elite yang mendapatkan HPH tersebut tidak memiliki modal untuk melakukan eksploitasi. Mereka bernegosisasi dengan pemilik modal asing, dan pada umumnya berakhir dengan deal yang sangat menguntungkan pihak asing. Sehingga tidak terhindarkan hasil pemanfaatan hutan – lebih tepat perusakan hutan – nasional pun sebagian besar dinikmati asing. Sedangkan rakyat sama sekali tidak menikmati rejeki dari hutan yang sejatinya milik mereka. Bahkan demi kelancaran praktek penyimpangan ini, seringkali penduduk lokal yang hakikatnya adalah mata rantai integral kehidupan hutan, dipinggirkan dan dieliminasi dari sistem dan tata nilai budayanya.

Pada era Reformasi, Otonomi Daerah yang seharusnya menghadirkan distribusi kekuasan yang lebih adil dan demokratis, mengubah pola sentralisasi menjadi desentralisasi, sehingga diharapkan mampu memotong penyimpangan sistematis era Orba. Pada praktek dan kenyataannya telah membuat pengelolaan hutan semakin out of control sehingga mempercepat, memperluas dan memperparah kerusakan. Harapan publik agar melalui otonomi daerah proses pengelolaan hutan nasional menjadi lebih baik, benar-benar difokuskan pada kepentingan masyarakat luas dan terjaganya kelestarian hutan tropis, ternyata kembali menghadirkan realitas paradoksal. Prinsip-prinsip konstitusional dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang diklaim “reformis” dan berorientasi pada kesejateraan masyarakat umum, dalam praksisnya masih “jauh panggang dari api”. Illegal loging masih tetap terjadi bahkan lebih marak di berbagai daerah. Beberapa kawasan hutan lindung yang dilindungi eksistensinya oleh Undang-undang terancam dijual kepada pihak pengusaha multinasional yang bergerak di sektor pertambangan. Tawaran bisnis yang amat menggiurkan ternyata masih mampu melunturkan rasa nasionalisme dan keberpihakan pemerintah pada kemaslahatan rakyat dan kepentingan bangsa.

Pada tataran ini, menjadi benar klaim masyarakat bahwa negara telah gagal merealisasi amanat konstitusi dalam pengelolalaan dan pemanfaatan sumber daya hutan nasional sebagai bagian dari kekayaan negara, yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perspektif ini, mengapa Pemerintah Indonesia sebagai penanggungjawab utama pengelolaan sumber daya hutan telah gagal? Hemat saya, salah satu jawaban fundamentalnya adalah terjadinya kesalahan paradigmatik dalam pengelolaan hutan yang dimulai sejak zaman Orba dan berlangsung hingga sekarang. Pemerintah hanya memandang hutan sebagai bagian dari kekayaan alam yang harus “dieksploitasi sesaat” untuk mendapatkan/meningkatkan pendapatan negara/daerah semata, tanpa memikirkan prinsip berkelanjutannya untuk menjamin hak anak cucu di kemudian hari. Sungguh memprihatinkan, karena cara pandang sempit, dangkal serta jauh dari ideal ini identik dengan “paradigma kolonial” yang hanya melihat Indonesia sebagai “gudang sumber daya alam” untuk dihisap dan dihabiskan, tanpa peduli akan kemakmuran rakyat, apalagi generasi Indonesia dimasa datang. Akibat destruktif dari cara pandang seperti itu adalah terjadinya kerusakan moral yang meluas, kita menyaksikan kerap terjadi praktek-praktek kolusi antara penguasa (termasuk penegak hukum) dan pengusaha yang bermuara pada tergerusnya kekayaan sumber daya alam bagi kepentingan dan kesejahteraan elite penguasa dan pengusaha semata. Hutan Indonesia telah dijarah dengan tak bertanggungjawab oleh elite bangsa sendiri.

Kegagalan pemerintahan demi pemerintahan dalam pengelolaan hutan seperti diatas terus berkesinambungan tanpa kehadiran kekuasaan yang mampu menghentikannya. Oleh karenanya, sangat diharapkan kepada pemerintahan sekarang agar dengan sungguh-sungguh mengupayakan solusi melalui kebijakan-kebijakan yang konkret, perintah serta pengendalian ke bawah yang jelas dan tegas, serta penegakan hukum yang konsekuen dan konsisten tanpa tebang pilih. Kini kasus korupsi dan kolusi serta pelanggaran hukum lainnya dalam praktek pengelolaan hutan masih belum bisa dihentikan, sebaliknya di era otonomi daerah ini malah terkesan lebih massif dan sistematis. Bisa dikatakan, kerusakan hutan Indonesia yang kian akut tersebut, berjalan paralel dengan kerusakan mentalitas dan kehancuran nurani para elite politiknya di pusat maupun daerah.

 

Rekomendasi

Pengrusakan hutan secara massif dan sistematis yang masih berlangsung hingga kini tersebut perlu disikapi secara serius. Masyarakat juga hendaknya mendorong dan mengawasi pemerintah dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah bersama masyarakat minimal sebagai berikut:

Pertama, pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki kemauan politik yang kuat serta keberanian untuk membuang paradigma yang kolonialistis dalam pengelolaan hutan dan juga sumber daya alam lainnya. Selanjutnya berpegang teguh pada amanat konstitusi dan prinsip-prinsip pengelolaan hutan, dengan benar-benar menyadari bahwa pengelolaan hutan yang baik dan benar tidak saja memberi manfaat multiaspek secara nasional, melainkan juga dibutuhkan bagi kelangsungan hidup umat manusia secara global.

Kedua, susun kembali “Tata Ruang Hutan Nasional” (TRHN), dan harus berani mengembalikan fungsi hutan, terutama hutan lindung yang telah disalahgunakan. Perlu diatur pengelolaannya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakatdengan tetap memperhatikan potensi dan sumbangan hutan Indonesia bagi kepentingan global sebagai salah satu “paru-paru dunia”. Kerusakan dan kekeliruan dalam pemanfaatan hutan Indonesia kini telah menjadi sorotan dunia internasional yang amat serius. Dengan demikian, penataan kembali TRHN serta penertiban pengelolaan dan pemanfaatannya menjadi amat urgen. Harus segera dilakukan dan peraturan-peraturan terkait benar-benar ditegakkan. Dalam konteks ini kita perlu menyertakan badan-badan internasional terkait serta negara-negara sahabat, tanpa harus kehilangan kedaulatan. Karena sudah seharusnya pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan (termasuk pendanaan) hutan tropis di Indonesia menjadi kewajiban dan tanggung jawab internasional demi kepentingan global.

Ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah moratorium pengalihan fungsi hutan. Selama ini jutaan hektar hutan tropis Indonesia telah beralih fungsi. Pengalihan fungsi tersebut cenderung tidak tekendali dan menimbulkan kerusakan ekosistem yang sangat luas, sehingga perlu segera dilakukan moratorium. Meski kemungkinan kebijakan moratorium tersebut akan menimbulkan dampak dilematis di lapangan, sebagai misal konflik yang mungkin timbul antara masyarat yang mendukung pertambangan dengan para aktivis lingkungan yang menolak pertambangan. Menghadapi persoalan ini pemerintah perlu membuat rencana dan bertindak secara cermat namun tetap tegas. Perlu dilakukan pemetaan yang tepat, tentu setelah melalui tahap riset dan analisis multi-dimensional, untuk menetapkan daerah atau kawasan yang layak bagi aktivitas pertambangan, perkebunan serta HTI, maupun kawasan hutan alam (virgin forest) yang harus dijaga kelestariannya atau dikembalikan fungsinya lewat program reklamasi dan reboisasi.

Keempat, cegah pembalakan hutan serta tegakkan hukum bagi pelanggarnya secara serius dan tanpa pandang bulu. Pembalakan hutan sungguh tak beradab karena merusak ekosistem yang secara derivatif akan sampai pada kerusakan global yang menimbulkan bencana yang menyengsarakan umat manusia. Untuk itu seharusnya masyarakat luas turut mengawasi upaya pencegahan pembalakan hutan ini.

Kelima, hentikan perdagangan satwa liar, tingkatkan upaya penangkarannya untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya, serta relokasi satwa liar bermasalah untuk kepentingan mitigasi konflik antara manusia dengan satwa liar. Tindakan diatas pada hakikatnya merupakan tindakan beradab untuk mencegah kepunahan satwa langka, yang hasilnya niscaya sangat berguna bagi pendidikan, pelestarian budaya, pelestarian lingkungan dan juga ekonomi. Sehingga perlu didukung oleh program yang terencana dengan baik, dilaksanakan dan diawasi secara ketat dan didukung anggaran yang cukup.

Keenam, yang bersifat strategis-jangka panjang adalah aspek pendidikan lingkungan bagi bangsa Indonesia. Harus dilakukan lewat pendidikan formal khususnya bagi generasi muda, para pelajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan mahasiswa, serta pendidikan non-formal bagi masyarakat luas. Pendidikan mengandung makna penanaman nilai (transfer of value), sehingga harus ditanamkan secara afektif (bukan kognitif semata) melalui pentahapan: pemberian pemahaman, mempraktekkan, membiasakan sehingga apresiasi terhadap lingkungan dapat menjadi karakter dan kepribadian bangsa. Dengan demikian harus juga menggunakan metoda penegakkan hukum sebagai bagian dari pendidikan bagi para pelanggar serta penghargaan bagi yang berprestasi (reward and punishment).

Ketujuh, berantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta mafia hukum, mafia peradilan, mafia pajak, mafia anggaran dan segala jenis mafia lainnya yang merusak peradaban bangsa. Semua bentuk tindakan kriminal yang dikategorikan luar biasa (extraordinary crime) tersebut bersentuhan erat dengan masalah kerusakan hutan, lingkungan dan ekosistem yang pada gilirannya akan merusak peradaban umat manusia.

 

Sebagai konklusi, ditegaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, dapat dilakukan dengan cara-cara: menjamin eksistensi hutan secara proposional, optimalisasi aneka fungsi hutan (fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi), mengusahakan keseimbangan sosial, budaya, ekonomi demi kelestarian hutan nasional. Selain itu perlu pula ditingkatkan kapasitas dan sumber daya masyarakat yang partisipatif, berkeadilan, berwawasan lingkungan agar mampu mengawasi dan bahkan menjadi motor penggerak dalam proses pengelolaan hutan Indonesia, tidak hanya bagi kesejahteraan bersama secara nasional, namun pula bagi kepentingan global.